Rabu, 17 September 2014

PADANGSIDIMPUAN - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), Muhammad Yusni mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan meningkatkan kinerja dalam penegakan hukum.
“Harapannya, kami mampu bekerja maksimal.
Kami di Kejari P.Sidimpuan selalu dipantau Kejatisu, semua rencana kerja harus berjalan sesuai peraturan,“ ujar Kajari P.Sidimpuan, Nadda Lubis melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari P.Sidimpuan Viktoris Purba kepada wartawan di sela-sela kunjungan Kajatisu Muhammad Yusni ke Kejari P. Sidimpuan, Minggu (14/9).
Dikatakan, kunjungan Kejatisu ini merupakan kunjungan silaturrahim, mengingat Kejatisu Muhammad Yusni baru bertugas beberapa bulan di Sumatera Utara, sekaligus melaksanakan agenda kerja ke Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Kejari Gunung Tua, Senin (15/9).
“Kunjungan Kajatisu ini akan memberikan motivasi kepada kami jajaran Kejari P.Sidimpuan untuk lebih meningkatkan kinerja,“ ujarnya.
Terpisah, Kabag Humas dan arsip Pemko P.Sidimpuan, Rahmat Irmansyah yang turut menyambut kedatangan rombongan Kajatisu mengatakan, Kejatisu akan kunjungan kerja ke Padang Lawas Utara dalam rangka melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Kejari Gunung Tua.
Dijelaskan, rombongan Kejatisu disambut Wali Kota P.Sidimpuan, Andar Amin Harahap bersama Sekdakota Zulfeddi Simamora, Kajari P.Sidimpuan Nadda Lubis beserta jajaran dan Kajari Sibolga dari Bandara Dr.F.Lumbantobing, Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kajatisu bersama rombongan kemudian menuju Kejari Sibolga dan melanjutkan perjalanan menuju Kota P.Sidimpuan dan disambut para kepala daerah se- Tabagsel masing-masing, Bupati Tapsel Syahrul M pasaribu, Bupati Paluta Bachrum Harahap, Bupati Palas Tongklu Sutan Oloan Harahap.
Kemudian rombongan bertolak ke Kejari P.Sidimpuan untuk melakukan pertemuan.
“Kehadiran Kajatisu M. Yusni bersama rombongan di Kota P.Sidimpuan dalam rangka tugas kerja.
Jajaran Pemko P.Sidimpuan menyambut kehadiran beliau sebagai mitra Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda),“ terangnya.
Turut bersama rombongan Kajatisu, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharama Karini Sumut Ny. Muhammad Yusni dan sejumlah Asisten. (hih)
/(Analisa)
PADANGSIDIMPUAN - Kemerdekaan pers memiliki arti kebebasan dalam mengakses informasi, sehingga terciptanya transparansi.
“Namun faktanya banyak oknum yang mengaku pers menyalah artikan kebebasan itu dengan sikap-sikap mencederai profesi mulia itu,”  ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara Muhammad Syahrir pada workshop pengenalan jurnalistik bagi pemangku pendidikan di Emerald Hall, Hotel Mega Permata, Jalan Imam Bonjol Kota P.Sidimpuan, Minggu (14/9).
Menurut Syahrir, lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, berdampak terhadap menjamurnya wartawan, sehingga jumlahnya tidak terdata.      
“ Kalau saya ditanya berapa jumlah wartawan di Sumut, jawaban saya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi berapa jumlah wartawan anggota PWI Tabagsel pasti saya tahu hanya 22 orang,“ terangnya.
Syahril mengaku risau, atas banyaknya kalangan beranggapan bahwa wartawan itu adalah sebuah pekerjaan. Padahal wartawan adalah tugas profesi.
“Kalau wartawan dianggap sebagai pekerjaan, berarti semua orang bisa jadi wartawan, namun kalau disebut profesi hanya orang tertentu yang bisa jadi wartawan,“ jelasnya.
Oleh karena itu, Syahril meminta supaya UU Nomor 40 Tahun 1999 tersebut segera direvisi agar tidak sembarang orang menjadi wartawan.
Sementara itu, Walikota P. Sidimpuan Andar Amin Harahap mengatakan, peran pers cukup besar dalam mempengaruhi kemajuan Pemerintahan dalam hal publikasi, bahkan tak jarang tulisan yang dibuat menjadi referensi dalam mengambil suatu kebijakan.
Melalui laporan investigasi rekan pers tak jarang menimbulkan ide dan  gagasan, yang tentunya merupakan aspirasi yang kredibel berkembang di masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya jumlah wartawan, kiranya PWI mampu sebagai motor dalam mengemban tugas profesi kewartawanan sesuai dengan etika profesi yang tentunya tetap dilandasi dengan semangat saling menghargai dan menghormati dalam prinsip saling membutuhkan sebagai mitra kerja.
Walikota juga menyampaikan penghargaannya kepada rekan pers yang melakukan kritik secara cerdas, beretika dan bertanggung jawab. “Pers seperti itu diyakininya kelak akan mendapat tempat dihati pembacanya sebab masyarakat sekarang telah kritis ditengah derasnya arus informasi,“ katanya.
Atas nama Pemko P.Sidimpuan Walikota Andar Amin Harahap merasa bangga dan mengucapkan terimakasih kepada PWI Tabagel yang menggelar kegiatan itu, karena dapat membantu tugas pemerintah dalam hal pengenalan jurnalistik khsusunya di kalangan kepala sekolah.
“Ke depan, kegiatan seperti ini dapat semakin di perluas, baik ditingkat PNS, Kades/Lurah maupun pelajar,“ katanya.
Mewakili Ketua DPRD, Rudi Hermanto yang Ketua Fraksi PDIP DPRD P.Sidimpuan mendukung penuh kegiatan ini demi meningkatkan pemahaman kepala sekolah akan peran dan fungsi wartawan sehingga tidak ada lagi salah pengertian.
Sedangkan Ketua PWI Tabagsel Hairul Iman Hasibuan mengatakan saat ini krisis kepercayaan masyarakat kepada wartawan cukup tinggi. Soalnya pada zaman ini banyak orang dengan mudah menjadi wartawan dan memegang kartu wartawan, padahal belum tentuk memahami betul tugas pokoknya sebagai wartawan karena diduga tanpa melawati seleksi dan pendidikan jurnalistik.
“Oleh karena itu, kami berupaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada seluruh Kepsek SD dan SMP akan pentingnya tugas dan peran wartawan dalam memberikan informasi dan bukan mencari-cari kesalahan seperti yang ditudingkan selama ini,” katanya.
Ketua Panitia Mohot Lubis melaporkan, workshop berthemakan ”Pers Sehat, Pendidikan Berdaulat “ diikuti 110 Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri se-Kota Padangsidimpuan. Turut memberikan kata sambutan Ketua Dewan Pendidikan Kota P. Sidimpuan M Jusar Nasution.
Acara diisi pemberian cinderamata oleh Ketua PWI Sumut kepada walikota dan Ketua DPRD Kota P. Sidimpuan.
Hadir dalam acara itu, Kadisdik Nelpisar Nasution, Kepala Cabang PT Bank Sumut Hifzan Lubis, Asisten, Kakan, Kasubbag dan lainnya.Tampil sebagai pemateri dalam workshop itu, Ketua PWI Sumut M. Syahrir dengan materi “Peran PWI Dalam Meningkatkan Profesionalitas Wartawan“ dan Sofyan Harahap dengan materi “Cara Mengenal Media dan Kiat Menghadapi Wartawan”. (hih)
Padangsidimpuan,  Gedung karoke Dzone di Jalan SM Raja, Kota Padangsidimpuan, terbakar, Selasa (16/9), sekitar pukul 06.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.
Informasi dihimpun wartawan, sesaat sebelum kejadian sejumlah karyawan karoke Dzone sedang memasak di lantai tiga gedung. Tiba-tiba kompor gas meledak disusul kobaran api.
Melihat itu, para karyawan berusaha memadamkan api, namun kobaran api cepat membesar hingga mereka berhamburan menyelamatkan diri.
“Kami berdesakan turun ke lantai dasar karena api terus membesar, ” ujar Kancil (25) salah seorang karyawan.
Sementara itu, Hendri (35) warga yang rumahnya berdekatan dengan gedung Dzon mengaku, harus turut membantu memadamkan api dari atap rumahnya.
”Rumah saya berdampingan dengan Dzone.Saya terpaksa memanjat rumah membantu memadamkan api untuk mencegah menjalarnya api,” ungkapnya.
Lima unit mobil pemadam kebakaran tiba dilokasi sekitar 10 menit setelah kejadian.
Minimnya fasilitas yang dimiliki Unit Pemadam Kebakaran membuat petugas pemadam kesulitan menjinakkan kobaran api yang terrkonsentrasi di lantai tiga. “Sijago merah” dapat dipadamkan tidak sampai satu jam kemudian. (hih)/ /(Analisa)
Paluta, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Muhammad Yusni meresmikan Kantor Kejaksaan Negeri Gunung Tua yang dulunya merupakan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Gunung Tua, di Jalan Perwira No 61, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Senin (15/9).
Sebelum acara peresmian, terlebih dahulu pihak Kejari Gunung Tua melalui salah satu pegawai kejaksaan Affandhi membacakan surat keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2014 tentang pembentukan 6 Kejaksaan Negeri termasuk pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Tua.
Affandhi dalam kesempatan itu dihadapan Kajatisu Muhammad Yusni menyampaikan, sesuai surat keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 2014, pasal 1 ayat 5 dinyatakan bahwa Kejari Gunung Tua berkedudukan di Kota Gunung Tua dan pasal 2 ayat 5, daerah hukum Kejari Gunung Tua meliputi wilayah Kabupaten Paluta.
Kejari Gunung Tua Arie Sudihar SH Mhum dalam sambutannya menyatakan siap memberikan pelayanan terbaik dan siap melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Paluta.
Diharapkan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan tegaknya hukum di Paluta dan bisa bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan Paluta yang cerdas, beriman, beragama, beradat dan bermartabat.
Sementara itu Bupati Paluta Drs Bachrum Harahap dalam sambutannya mengungkapkan keberadaan Kejari Gunung Tua merupakan sejarah baru di Paluta sebab semakin lengkapnya unsur pelaksanaan kepemerintahan di Paluta di bidang judikatif yang mana di Paluta dulunya hanya memiliki Kantor cabjari.
“Ini sejarah baru di Paluta, setelah terbentuknya kejari, pemerintah selanjutnya akan segera mengupayakan pendirian pengadilan negeri dan Polres,” ujar Bachrum disambut sorak tepuk tangan para undangan.
Sementara itu tokoh kejaksaan Sumut yang juga putra asli Paluta Chairuman Harahap mengatakan, pembentukan Kejari untuk tingkat Kabupaten dan kota sangat perlu, khususnya Paluta, agar pencari keadilan di Paluta bisa terwujud. Setelah adanya Kejari, diharapkan dapat menjadi pemecah kebuntuan dalam permasalahan dan sengketa-sengketa masyarakat.
“Semoga Kejari Gunung Tua bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang mencari keadilan hukum,” kata Chairuman Harahap dihadapan undangan.
Kejatisu Muhammad Yusni usai peresmian menyampaikan, dengan kehadiran kantor Kajari di Gunung Tua, masyarakat sudah bisa mendapatkan pelayanan dalam bidang judikatif tanpa harus pergi ke Kota Padang Sidimpuan lagi, karena sesuai dengan petikan surat keputusan dari Presiden RI nomor 11 tahun 2014, pasal 1 dan 2 ayat 5 dengan tegas dikatakan bahwa Kejari Gunung Tua berkedudukan di Kota Gunung Tua dan daerah kerjanya meliputi Kabupaten Paluta.
Usai acara peresmian, Kejatisu yang didampingi Nyonya Sofiani Hartati juga menyempatkan diri melihat lokasi pertapakan pembangunan kantor Kejari Gunung Tua yang telah disiapkan Pemkab Paluta seluas 1,5 hektare di Jalan Lintas Gunung Tua-Langgapayung tepatnya di sekitar areal Gedung Olahraga Paluta (Paranginan), Kecamatan Padang Bolak. (ong/dn)
/ (Analisa).
SIPIROK - Tiga orang ibu anggota pengajian akbar se Kec. Sipirok dipusatkan di Desa Paran Padang, Minggu (14/9), tiba-tiba menghentikan pidato Bupati Tapsel, H. Syahrul M Pasaribu SH.Suasana pengajian menjadi riuh.
Camat Sipirok, Parlindungan Harahap SH.MM, berdiri dan setengah berlari menghampiri bupati. Tidak ada yang menyangka kejadian itu. Padahal, bupati sedang menjelaskan pembangunan yang telah dan akan dijalankan ke depan.
“Kami sudah banyak melihat dan merasakan hasil pembangunan semenjak bapak memimpin Tapsel. Tetapi kenapa sampai sekarang jalan ke Saba Tolang dan Janji Lobi belum bapak bangun ?” kata Boru Manurung dengan suara lantang.
Bahkan dua orang teman Boru Manurung mengaku cemburu dengan gencarnya pembangunan ke Pargarutan Luat Harangan Sipirok. Padahal daerah itu dikenal sangat terpencil, terjauh, terpelosok, dan dari dulu-dulu tidak pernah dibangun.
“Dua tahun terakhir ini banyak sekali proyek pemerintah di sana, dan ke desa-desa terpencil di Sipirok Narobi. Untuk apa bapak membangun daerah terpencil, sedang jalan ke kampung dan tempat usaha kami yang di dekat kota ini tidak bapak bangun,” katanya.B
ahkan, Boru Manurung dan temannya membandingkan pembangunan jalan dari Sipirok menuju Marancar dan Batangtoru yang sudah hotmix dengan Saba Tolang dan Janji Lobi yang masih bebatuan. Bupati Tapsel terdiam sejenak dan kemudian menjawab tuntutan tiga ibu-ibu yang menghentikan pidatonya itu.
Pertama,k atanya, harus diakui bahwapembangunan di Tapsel sudah sangat banyak dan mungkin melebihi tahun-tahun sebelumnya. “Meski alokasinya banyak, namun belum seimbang dengan banyaknya kebutuhan pembangunan di 14 kecamatan. Sehingga, harus dipilah-pilah sesuai kebutuhan prioritas atau yang mendesak. Percayalah, semua akan kita tuntaskan secara bertahap,” katanya.
Mengenai jalan dari Sipirok menuju Marancar dan Batangtoru, kata Syahrul, itu berkat bantuan saudara dan teman-teman di pemerintahan dan DPRD Sumatera Utara. Tidak serupiah pun uang APBD Pemkab Tapsel yang digunakan untuk pembangunannya.
Mantan anggota DPRD Sumut tiga periode dari Partai Golkar ini menambahkan, hingga kini masih ada desa di Tapsel yang belum bisa dilalui kendaraan. Jangankan untuk kendaraan,hingga kini akses ke desa itu masih jalan setapak.“Tadi ibu-ibu menyinggung tentang Pargarutan Luat Harangan Sipirok.
Sudah 69 tahun Indonesia merdeka, baru tahun ini warga desa itu bisa menikmati jalan yang layak dan bisa ke Pasar Sipirok dengan jarak tempuh 1,5 jam. Selama ini harus 7 jam,” ujarnya.
Baru tahun ini pula anak-anak kelas 6 SD di sana tidak putus sekolah, hanya karena ketiadaan biaya orangtua mengirim mereka Ujian Nasional ke Pasar Sipirok. Sekarnag, tidak harus mengeluarkan uang banyak, karena UN sudah bisa di Desa Gadu, jalan kaki 1 jam.
“Mengenai jalan ke Saba Tolang dan Janji Lobi, saya akui belum begitu memuaskan. Tapi sudah jauh lebih baik disbanding ke Luat Harangan Sipirok dan desa terpencil di Kecamatan Aek Bilah dan Saipar Dolok Hole,”sebut Syahrul.
Kepada seluruh jemaah pengajian akbar Kec. Sipirok yang anggotanya mencapai 1.500 orang, Syahrul berjanji akan menuntaskan semua pembangunan yang sudah,sedang, dan akan dijalankan di Tapsel secara bertahap.
Tentang ibu-ibu yang menghentikan pidatonya itu, Syahrul mengaku sudah sering diperlakukan seperti ini di pengajian akbar.Ini merupakan bukti kedekatan hubungan emosional antara rakyat dengan pemimpinnya. (WSP/a27)Sumber : Berita Sore
Diberdayakan oleh Blogger.

Popular Posts